Pengacara Dan Advokat Semarang || Ali Mansur, S.HI.,M.H.

Banyak orang berkata kalau mengurus Sertifikat tanah sendiri itu ribet, susah, biaya mahal dan lama. Hal tersebut bisa dibilang benar dan bisa dibilang tidak benar.

Ribet dan susah itu benar jika anda mengurus sertifikat tanah sendiri tanpa melalui jasa Notaris dan anda termasuk orang yang malas ketika berurusan dengan administrasi atau pemberkasan dan benar dibilang mahal ketika anda mengurus sertifikat tanah menggunakan jasa Notaris, sudah tentu ketika anda menggunakan jasa Notaris, maka Notaris berhak meminta biaya untuk jasa pengurusan sertifikat tanah tersebut dan peraturan perundang-undangan terkait tidak spesifik menentukan biaya jasa pengurusan sertifikat. Selain biaya itu, baik penjual maupun pembeli memiliki kewajiban perpajakan yang besarannya sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah yang akan diurus sertifikatnya.

Baca Juga : Pengacara Jateng

Kalau untuk prosesnya memang tergantung dengan jenis kepentinganya, apakah hanya balik nama tanpa merubah luas tanah, atau pemecahan plus balik nama, karena untuk proses pemecahan plus balik nama prosesnya sangat jauh berbeda dengan hanya balik nama.

Bagi anda yang ingin mengurus sertifikat tanah sendiri tanpa menggunakan jasa Notaris silakan datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk menanyak persyaratannya, biaya dan jangka waktu pengurusannya.

Kalau untuk prosesnya memang tergantung dengan jenis kepentinganya, apakah hanya balik nama tanpa merubah luas tanah, atau pemecahan plus balik nama, karena untuk proses pemecahan plus balik nama prosesnya sangat jauh berbeda dengan hanya balik nama.

Bagi anda yang ingin mengurus sertifikat tanah sendiri tanpa menggunakan jasa Notaris silakan datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk menanyak persyaratannya, biaya dan jangka waktu pengurusannya.

Kalau sudah mengetahui semua persyaratannya silakan dipenuhi kemudian dikumpulkan ke bagian pelayanan, setelah itu tinggal mengikuti proses yang ditentukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Perceraian antara suami dan istri menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri, sehingga hak dan kewajiban seorang suami sebagai Kepala Keluarga dan seorang istri sebagai Ibu Rumah Tangga sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap (incraht), termasuk seorang suami juga sudah tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya, namun kewajiban sebagai seorang Bapak untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya masih tetap berlaku sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun.

Meskipun kewajiban untuk memberikan nafkah tetap berlaku, banyak kasus seorang Bapak melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berbagai macam alasan, diantaranya anak tersebut diasuh oleh ibunya sehingga ibunya yang berkewajiban memberikan nafkah.

Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena meskipun anak-anak berada dalam asuhan ibunya, akan tetapi Bapaknya yang tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya.

Apabila seorang Bapak telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, ibu yang mengasuh anak-anak dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak melalui Pengadilan yang memutus perkara perceraian.

Eksekusi merupakan upaya paksa terhadap pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, sehingga eksekusi nafkah anak hanya dapat diajukan apabila telah ada putusan pengadilan tentang kewajiban seorang Bapak untuk memberikan nafkah kepada anaknya dalam setiap bulannya, apabila belum ada putusan pengadilan yang menghukum seorang Bapak untuk memberikan nafkah terhadap anak dalam setiap bulannya, maka tidak dapat diajukan permohonan eksekusi nafkah anak.

Permohonan eksekusi nafkah anak diajukan secara tertulis kepada Pengadilan yang memutus perkara disertai dengan uraian-uraian tentang peristiwa yang terjadi, termasuk kapan menikahnya, mempunyai anak berapa, kapan bercerainya, berapa kewajiban nafkah setiap bulannya dan berapa rincian nafkah yang dimohonkan eksekusi terhitung sejak tidak memberikan nafkah sampai permohonan eksekusi diajukan.

Dalam peradilan perdata, Advokat berkedudukan sebagai kuasa atau wakil kliennya. Landasan hukum advokat dalam peradilan perdata adalah Pasal 123 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dimana dalam Pasal 123 ayat (1): ” Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu dalam surat permintaaan yang ditanda tanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat dengan surat gugat ini.

“Oleh karenanya Pasal 123 HIR ini, hukum acara perdata mengenal adanya sistem lembaga perwakilan. Sehingga peran Advokat/Pengacara dapat membantu pihak-pihak yang berpekara dalam mempertahankan hukum perdata materiil. Hukum perdata bagi seorang Advokat adalah seorang interprestasi dan perang ilmiah, karena itu sebagai Advokat wajib mempertahankan unsur-unsurnya di dalam hukum acara perdata.

Baca Juga : Peran Advokat Dalam Perkara Pidana

Dasar adanya sistem lembaga perwakilan adalah dikarenakan masih banyaknya pencari keadilan yang kurang mampu atau kurang memahami dalam mengajukan gugatan dan tangkisan dengan rumusan sedemikian rupa. Oleh karena itu, lembaga perwakilan bermaksud menjaga agar jangan sampai pihak-pihak pencari keadilan dirugikan hanya membuat kesalahan-kesalahan elementer dalam hukum acara perdata yang terikat oleh banyaknya peraturan dan macam-macam formalitas.

Oleh karena itu, sebagai advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berpekara, apalagi mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya.

Kemampuan berpekara adalah kemampuan untuk menyusun surat-surat, seperti surat gugatan, jawaban, replik, duplik, maupun kemampuan dalam memberikan pembuktian, mengajukan konklusi akhir dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan penyelesaian perkara di persidangan. Hal ini disebut sebagai keterampilan profesional, sedangkan keberanian  berperkara dimaksudkan untuk berhadapan dengan lawan dan hakim di pengadilan.

Tugas advokat sebagai lembaga perwakilan adalah menyaring dan menyusun kejadian-kejadian yang ia peroleh dari kliennya, kemudian ia kumpulkan sebagai bahan untuk nantinya dituangkan dalam bentuk gugatan, yang akan dimajukan dalam sidang pengadilan.

Namun fungsi advokat sebenarnya tidak hanya terbatas di dalam pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan. misi seorang advokat adalah memberikan bantuan hukum berdasarkan undang-undang kepada kliennya. Misalnya, seorang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayar, maka advokat dapat menjadi juru runding (negosiator) bagi kliennya untuk menyelesaikan masalah itu dengan jalan perdamaian tanpa harus ke pengadilan.

semua perkara perdata baik yang  memerlukan penyelesaian melalui pengadilan maupun diluar pengadilan dapat dikuasakan kepada Advokat seperti halnya perkara gugatan wanprestasi / cidera janji, gugatan pembatalan jual beli, gugatan perbuatan melawan hukum,  gugatan hutang piutang, gugatan ganti rugi, permohonan eksekusi, perlawanan terhadap sita eksekusi dan lain sebagainya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal tentang penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

Sedangkan Pasal tentang Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

Sekilas dari pengertian kedua Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP mempunyai kesamaan, akan tetapi apabila dicermati lebih lanjut, kedua Pasal tersebut sangat berbeda, baik dari segi peristiwa hukum yang mendahului sebelum terjadinya tindak pidana maupun dari penguasaan barang hasil penggelapan atau penipuan.

Pasal 372 KUHP didahului dengan peristiwa hukum dimana pelaku telah menguasai barang atau sesuatu milik orang lain dan penguasaan tersebut tidak dilakukan secara melawan hukum, misalkan si A menitipkan atau meminjamkan atau menggadaikan sepeda motor kepada B, akan tetapi ketika si A hendak mengambil kembali sepeda motor si A dari si B tersebut, si B tidak mau menyerahkannya, atau sepeda motor tersebut telah dijual atau dipimdah tangankan kepada pihak lain.

 Baca Juga : Pengacara Jateng

Sedangkan peristiwa hukum yang mendahului Pasal 378 KUHP didahului dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat kepada orang lain supaya orang lain tersebut menyerahkan sesuatu kepadanya, melakukan atau tidak melakukan sesuatu, akan tetapi setelah orang lain tersebut menyerahkan sesuatu kepadanya atau melakukan sesuatu, keadaan yang sebenarnya tidak seperti yang dikatakan oleh pelaku sebelum orang lain tersebut menyerahkan sesuatu atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Misalkan seseorang menjanjikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mendapatkan pekerjaan tertentu dan orang lain tersebut harus memberikan sejumlah uang kepadanya, akan tetapi ketika orang lain tersebut telah memberikan uang kepadanya sesuai permintaan, orang lain tersebut tidak kunjung mendapat pekerjaan seperti yang telah dijanjikan.

Dari kedua contoh di atas antara Pasal Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Lantas bagaimana hukumnya jika seorang karyawan / pegawai / pekerja menggunakan barang atau uang ditempat bekerja?

Seorang karyawan / pegawai / pekerja yang menggunakan barang atau uang ditempat bekerja termasuk Penggelapan dalam Jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP